Tahun ini, pengembang hanya bisa memenuhi pasokan RSH 85% dari target 158.000 unit.
JAKARTA. Sejumlah kendala menyandung pengembang untuk menyediakan rumah sederhana sehat (RSH) tahun ini. Diantaranya, soal ketersediaan listrik dan pembiayaan perumahan. Ujung-ujungnya, pengembang hanya mampu memenuhi 85% dari target pembangunan RSH tahun ini.
Target pembangunan RSH baru pada tahun ini adalah sebesar 158.000 unit. Namun realisasinya, "Hingga Oktober, jumlah pembangunan RSH mencapai 117.000 unit dan kami memprediksi hingga akhir tahun hanya sebesar 135.000 unit," ujar Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Teguh Satria, Selasa (15/12).
Sulitnya mendapat listrik menjadi kendala utama pembangunan RSH. Maklum, pengembang tidak bisa menjual rumah tanpa ada sambungan listrik. Celakanya lagi, tanpa ada kepastian pasokan setrum, pihak perbankan juga menolak pengajuan kredit oleh para pengembang.
"Kuncinya memang ada di dalam skema pembiayaan. Likuditas perbankan yang ketat mengakibatkan supply tidak banyak," jelas Teguh.
Segendang seperjogetan dengan Teguh, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Fuad Zakaria juga mengeluhkan hal yang sama. Menurut data yang dilansir Apersi, kebutuhan listrik untuk proyek perumahan menengah ke bawah bersubsidi tahun ini sebesar 100.000 kilowatt (kW).
Apersi sudah meminta PLN secara transparan memetakan wilayah-wilayah yang tidak memiliki sambungan setrum. Dengan begitu, pengembang tidak akan membangun RSH di wilayah yang tidak ada pasokan listriknya. "Tapi sampai sekarang, hal itu belum ada solusinya," kata Fuad.
Menurut Fuad, selain kedua kendala tersebut, ada hal lain yang juga harus dibenahi pemerintah agar pembangunan RSH mencapai target, yakni masalah perizinan dan sertifikasi.
Tambahan subsidi
Kendati tidak mencapai target, toh para pengembang tidak lantas loyo. Teguh menegaskan, tahun depan pihaknya optimis bisa menaikkan pembangunan RSH hingga 160.000 unit. Dengan membaiknya kondisi makro ekonomi dan tren bunga kredit bank yang rendah, Teguh optimis jumlah anggota REI akan naik dari 1.743 sekarang ini menjadi 2.100 perusahaan di 2010.
Sementara Fuad menilai, bisnis properti tahun depan masih akan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Diantaranya, soal subsidi, perizinan, sertifikasi dan pembiayaan.
Baik Apersi maupun REI mengusulkan agar pemerintah menambah subsidi perumahan di 2010.
Terkait soal harga, menurut Teguh, harga RSH tahun depan akan naik. Jika harga awalnya Rp 55 juta per unit, maka di 2010 diperkirakan harganya akan naik menjadi Rp 65 juta per unit.
Selain itu, "Kami sudah mengusulkan ke pemerintah untuk menaikkan harga rusunami bersubsidi dari Rp 144 juta menjadi Rp 180 juta," kata Teguh.
Fitri Nur Arifenie
11.27.2009
Masalah setrum tidak akan selesai hanya dengan mengganti Dirut PLN
Masalah kelistrikan di Indonesia bak benang kusut yang butuh ketelitian dan kesabaran untuk meluruskannya kembali. Permasalahan listrik dari tahun ke tahun selalu saja sama. Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengaku mengalami defisit pasokan listrik lantaran tidak ada investasi di sektor kelistrikan. Bahkan program 10.000 mw tahap pertama belum kunjung selesai. Sementara program 10.000 mw tahap kedua, hingga saat ini belum terbit peraturan presidennya, padahal tahun depan, program ini sudah harus ditenderkan. PLN mengaku dengan selesainya program 10.000 mw tahap pertama dan kedua maka elektrifikasi PLN pada tahun 2014 bisa mencapai 80%.
"Saat ini peraturan presiden 10.000 mw masih ada di tangan menteri keuangan," ujar Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen ESDM, J. Purwono.
Pemerintah seharusnya lebih serius lagi untuk mencari sebenarnya di mana akar masalah dari sistem kelistrikan di Indonesia. Karena masyarakat sudah mulai mengeluh karena ulah perusahaan yang lebih tepat dinamakan perusahaan lilin negara. Siapa yang dirugikan dengan pemadaman tersebut? Jelas, konsumenlah yang mendapatkan kerugian. Berbagai keluhan muncul, mulai dari pengaduan hingga memasang status di facebook yang memprotes kinerja PLN.
Protes keras mengalir dari kalangan industri yang kesehariannya terganggu akibat pemadaman. Industri tekstil, mereka terpaksa mengeluarkan anggaran lebih untuk biaya operasional genset. Industri palstik, pemadaman yang tiba-tiba membuat proses pembuatan plastik menjadi rusak dan tidak sempurna, serta tidak dapat digunakan lagi. Bahkan sampai jasa usaha laundry sekalipun, pemadaman listrik membuat mereka tidak dapat menyelesaikan cuciannya dengan tepat waktu. Tentunya hal ini berimbas pada kerugian materil dan tentu saja, kepercayaan pelanggan.
Meski dirugikan, konsumen hanya mendapatkan diskon 10% bagi mereka yang mengalami pemadaman. Direktur Pembangkitan Jawa dan Bali, Murtaqqi Syamsudin bilang bahwa PLN akan memberikan ganti rugi kepada pelanggan pada bulan berikutnya. Misalnya, pemadaman dilakukan bulan Oktober, maka kompensasi itu bisa dirasakan pada bulan November. Kalangan industri hanya bisa gigit jari ketika kerugian mereka lebih besar ketimbang kompensasi yang mereka dapatkan dari PLN. “Diskon 10% itu tidak bisa menutupi kerugian kita. Apa mau PLN mengganti kerugian yang kita peroleh,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Benny Sutrisno.
Kejadian yang baru saja terjadi ketika dua Gardu Induk di wilayah Jakarta yakni GI Cawang dan GI Krembangan terbakar yang mengakibatkan terjadinya pemadaman bergilir. Direktur Utama PLN, Fahmi Mochtar mengaku tidak memiliki dana investasi yang cukup untuk menambah trafo. Karena kondisi trafo di Jakarta kelebihan beban dan umurnya sudah tua sehingga harus menambah trafo baru. "Untuk menambah 8 trafo baru setidaknya membutuhkan dana sekitar Rp 5,6 triliun," ujar Fahmi.
Bahkan, Presiden juga ikut geram terhadap ulah PLN ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ikut menegur Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar karena pemadaman listrik terus terjadi sehingga merugikan dunia usaha dan masyarakat pemakainya. Dua hari kemudian Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan telah membentuk tim antar departemen untuk mengevaluasi kinerja direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Santer terdengar kabar, jika orang nomor satu di PLN, Fahmi Mochtar akan dicopot dan digantikan dengan Dahlan Iskan.
Namun, mengganti direksi bukanlah solusi atas masalah kelistrikan di Indonesia. Karena siapapun yang menjadi direksi, jika ia tidak mengusai permasalahan listrik, maka sia-sia melakukan pergantian direksi. Karena listrik yang byar pet itu masih akan terjadi. Tapi, Mengapa Presiden melakukan pergantian itu ketika listrik Jakarta padam, Padahal, sejak dulu wilayah di luar pulau Jawa mengalami kondisi yang lebih parah.
Contohnya Sumatera dan Kalimantan, pemadaman listrik merupakan santapan sehari-hari bagi mereka. Setiap harinya selama beberapa jam dalam sehari, mereka harus merasakan kehidupan kembali ke zaman purba. PLN mencatat setidaknya ada 11 wilayah di Indonesia yang mengalami defisit listrik. Jumlah defisit mencapai 460,2 mw. Dan wilayah yang paling besar mengalami defisit listrik adalah Sumatera bagian selatan yang mencapai 198,3 mw.
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengatakan bahwa pergantian direksi tidak akan serta merta menyelesaikan masalah setrum PLN. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan perbaikan regulasi dalam sektor energi dan kelistrikan, terutama persoalan keuangan PLN. Jika dilihat lebih dalam lagi, sesungguhnya persoalan PLN cukup kompleks yakni secara internal dan external. Ibarat komputer, pemerintah harus memiliki anti virus yang cukup ampuh untuk membersihkan virus tersebut karena virus itu sudah menjangkiti keseluruhan komputer sehingga merugikan bagi pemakainya.
Secara internal, harus ada yang diperbaiki manajemen PLN. Pemerintah harus mampu menerapkan Good Cooperate Governance yang baik. Kalaupun harus terjadi pergantian direksi, Setidaknya pemerintah harus melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and propher test) calon direksi. Uji kepatutan dan kelayakan itu haruslah dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat tahu ukuran-ukuran dan parameter pemerintah yang digunakan untuk menguji calon orang nomor satu di PLN.
Paling tidak, pemerintah memberikan nama-nama yang berkompetisi untuk memperbutkan kursi panas itu. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya, Bos BUMN yakni Menteri BUMN yang berhak untuk melakukan pergantian direksi, berulang kali mengatakan tidak tahu mengenai proses uji kelayakan dan kepatutan itu. Mustafa mengaku tidak tahu soal 3 calon Dirut yang sudah menghadap Presiden."Saya tidak tahu 3 orang itu. Saya juga tidak tahu mereka datang bertemu Presiden," ujar Mustafa.
Sementara secara eksternal, banyak yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Seperti misalnya pasokan gas, batu bara dan minyak bumi yang terpenuhi. Pemerintah harus memiliki kebijakan Domestik Market Obligation (DMO). Bagaimanapun pemerintah harus memprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Agus Pambagio mengusulkan supaya minimal 30% dari energi di perut bumi Indonesia harus digunakan untuk bahan bakar pembangkit milik PLN, industri, pupuk, keramik dan sebagainya.“Energi primer itu, dijual dengan harga ekspor terendah,” kata agus.
Pemerintah saat ini kurang tegas untuk mengambil kebijakan DMO. Bahkan kebijakan ESDM soal membatasi kuota ekspor batu bara 30% yang sempat dilontarkan oleh Ditjen Mineral, Batubara dan Panas bumi, Departemen ESDM hanya sekedar kajian. Ibarat masakan, kita memiliki semua bahan-bahannya tetapi kita lebih memilih untuk menjualnya karena harganya cukup menggiurkan sedangkan kita sendiri harus menahan lapar. Apakah kebijakan itu yang dipilih oleh pemerintah? Membiarkan masyarakatnya kekurangan sementara kekayaan kita dijual ke luar negeri.
Contoh nyata adalah ketika PLN mengaku kekurangan pasokan gas untuk pembangkit Muara Karang, Jakarta. Menurut penuturan Fahmi, PLN membutuhkan pasokan gas sebesar 400 mmscfd sedangkan yang baru memperoleh pasokan adalah 132 mmscfd. Padahal banyak ladang gas di Negara ini. Bahkan untuk ini, produksi gas Pertamina bisa meningkat sebesar 8%. Sesama BUMN, seharusnya pemerintah bisa memaksa Pertamina untuk memasok gas ke PLN. Selain itu juga PLN membeli dengan harga keekonomian.
Selain kebijakan DMO, Agus mengusulkan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sektor kelistrikan di Tanah Air. Yaitu Pertama segala macam bentuk transaksi jual beli listrik harus dilandaskan business to business (b to b) dan tidak perlu ijin Departemen ESDM sebagai pemerintah. Kedua, semua transaksi yang dilakukan PLN semua pajaknya ditanggung negara. Ketiga, kemudahaan perijinan pembangunan pembangkit, dan terakhir dalam melakukan tender PLN harus transparan.
“Jadi sebenarnya tidak perlu ada pergantian. Biarkan Dirut yang lama ini membenahi dan selesaikan masalah yang ada sekarang. Mengganti bukan cara yang tepat untuk selesaikan masalah. Menurut saya, siapa pun Dirutnya kalau itu semua tidak diubah maka akan sia-sia,” imbuh Agus.
Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) harus berfungsi dengan baik. Bappenas harus membuat rencana-rencana untuk memperbaiki setrum di Indonesia. Bappenas harus memetakan wilayah mana saja yang masih memerlukan pembangkit. Karena program 10.000 mw masih difokuskan kepada Pulau Jawa. Padahal daerah luar Jawa mengalami defisit listrik dan jumlah pembangkitnya sedikit. Bappenas harus membuat kebijakan yang merata. Berdasarkan catatan ESDM, wilayah yang ditetapkan sebagai daerah krisis adalah Sumatera yang meliputi Propinsi Nangroe Aceh Darusalam, Bengkulu, Tanjung Balai Karimun. Kemudian Kalimantan (khususnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur), Sulawesi Utara, Maluku dam Papua.
Selain itu juga, pemerintah harus melakukan evaluasi kembali terhadap kebijakan tarif dasar listrik. Selama ini tarif dasar listrik dianggap terlalu murah dan jauh dari biaya produksi. Akibatnya bukannya untung, malah PLN rugi dan tidak bisa membuat investasi baru. Padahal subsidi listrik sudah berkurang. Dengan alasan perubahan asumsi harga minyak dan nilai tukar rupiah pada rencana angaran 2009 mengubah besaran subsidi listrik menjadi Rp 51,9 triliun, dari sebelumnya disepakati Rp 60,43 triliun.
Tugas berat kabinet pemerintahan yang baru saat ini adalah mencari jalan keluar soal system kelistrikan di Indonesia. Listrik adalah kebutuhan vital untuk menunjang kondisi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 6%, lalu bagaimana bisa mencapai angka pertumbuhan itu jika kelistrikan di dalam negeri tidak segera dibenahi.
"Saat ini peraturan presiden 10.000 mw masih ada di tangan menteri keuangan," ujar Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen ESDM, J. Purwono.
Pemerintah seharusnya lebih serius lagi untuk mencari sebenarnya di mana akar masalah dari sistem kelistrikan di Indonesia. Karena masyarakat sudah mulai mengeluh karena ulah perusahaan yang lebih tepat dinamakan perusahaan lilin negara. Siapa yang dirugikan dengan pemadaman tersebut? Jelas, konsumenlah yang mendapatkan kerugian. Berbagai keluhan muncul, mulai dari pengaduan hingga memasang status di facebook yang memprotes kinerja PLN.
Protes keras mengalir dari kalangan industri yang kesehariannya terganggu akibat pemadaman. Industri tekstil, mereka terpaksa mengeluarkan anggaran lebih untuk biaya operasional genset. Industri palstik, pemadaman yang tiba-tiba membuat proses pembuatan plastik menjadi rusak dan tidak sempurna, serta tidak dapat digunakan lagi. Bahkan sampai jasa usaha laundry sekalipun, pemadaman listrik membuat mereka tidak dapat menyelesaikan cuciannya dengan tepat waktu. Tentunya hal ini berimbas pada kerugian materil dan tentu saja, kepercayaan pelanggan.
Meski dirugikan, konsumen hanya mendapatkan diskon 10% bagi mereka yang mengalami pemadaman. Direktur Pembangkitan Jawa dan Bali, Murtaqqi Syamsudin bilang bahwa PLN akan memberikan ganti rugi kepada pelanggan pada bulan berikutnya. Misalnya, pemadaman dilakukan bulan Oktober, maka kompensasi itu bisa dirasakan pada bulan November. Kalangan industri hanya bisa gigit jari ketika kerugian mereka lebih besar ketimbang kompensasi yang mereka dapatkan dari PLN. “Diskon 10% itu tidak bisa menutupi kerugian kita. Apa mau PLN mengganti kerugian yang kita peroleh,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Benny Sutrisno.
Kejadian yang baru saja terjadi ketika dua Gardu Induk di wilayah Jakarta yakni GI Cawang dan GI Krembangan terbakar yang mengakibatkan terjadinya pemadaman bergilir. Direktur Utama PLN, Fahmi Mochtar mengaku tidak memiliki dana investasi yang cukup untuk menambah trafo. Karena kondisi trafo di Jakarta kelebihan beban dan umurnya sudah tua sehingga harus menambah trafo baru. "Untuk menambah 8 trafo baru setidaknya membutuhkan dana sekitar Rp 5,6 triliun," ujar Fahmi.
Bahkan, Presiden juga ikut geram terhadap ulah PLN ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ikut menegur Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar karena pemadaman listrik terus terjadi sehingga merugikan dunia usaha dan masyarakat pemakainya. Dua hari kemudian Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan telah membentuk tim antar departemen untuk mengevaluasi kinerja direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Santer terdengar kabar, jika orang nomor satu di PLN, Fahmi Mochtar akan dicopot dan digantikan dengan Dahlan Iskan.
Namun, mengganti direksi bukanlah solusi atas masalah kelistrikan di Indonesia. Karena siapapun yang menjadi direksi, jika ia tidak mengusai permasalahan listrik, maka sia-sia melakukan pergantian direksi. Karena listrik yang byar pet itu masih akan terjadi. Tapi, Mengapa Presiden melakukan pergantian itu ketika listrik Jakarta padam, Padahal, sejak dulu wilayah di luar pulau Jawa mengalami kondisi yang lebih parah.
Contohnya Sumatera dan Kalimantan, pemadaman listrik merupakan santapan sehari-hari bagi mereka. Setiap harinya selama beberapa jam dalam sehari, mereka harus merasakan kehidupan kembali ke zaman purba. PLN mencatat setidaknya ada 11 wilayah di Indonesia yang mengalami defisit listrik. Jumlah defisit mencapai 460,2 mw. Dan wilayah yang paling besar mengalami defisit listrik adalah Sumatera bagian selatan yang mencapai 198,3 mw.
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengatakan bahwa pergantian direksi tidak akan serta merta menyelesaikan masalah setrum PLN. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan perbaikan regulasi dalam sektor energi dan kelistrikan, terutama persoalan keuangan PLN. Jika dilihat lebih dalam lagi, sesungguhnya persoalan PLN cukup kompleks yakni secara internal dan external. Ibarat komputer, pemerintah harus memiliki anti virus yang cukup ampuh untuk membersihkan virus tersebut karena virus itu sudah menjangkiti keseluruhan komputer sehingga merugikan bagi pemakainya.
Secara internal, harus ada yang diperbaiki manajemen PLN. Pemerintah harus mampu menerapkan Good Cooperate Governance yang baik. Kalaupun harus terjadi pergantian direksi, Setidaknya pemerintah harus melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and propher test) calon direksi. Uji kepatutan dan kelayakan itu haruslah dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat tahu ukuran-ukuran dan parameter pemerintah yang digunakan untuk menguji calon orang nomor satu di PLN.
Paling tidak, pemerintah memberikan nama-nama yang berkompetisi untuk memperbutkan kursi panas itu. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya, Bos BUMN yakni Menteri BUMN yang berhak untuk melakukan pergantian direksi, berulang kali mengatakan tidak tahu mengenai proses uji kelayakan dan kepatutan itu. Mustafa mengaku tidak tahu soal 3 calon Dirut yang sudah menghadap Presiden."Saya tidak tahu 3 orang itu. Saya juga tidak tahu mereka datang bertemu Presiden," ujar Mustafa.
Sementara secara eksternal, banyak yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Seperti misalnya pasokan gas, batu bara dan minyak bumi yang terpenuhi. Pemerintah harus memiliki kebijakan Domestik Market Obligation (DMO). Bagaimanapun pemerintah harus memprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Agus Pambagio mengusulkan supaya minimal 30% dari energi di perut bumi Indonesia harus digunakan untuk bahan bakar pembangkit milik PLN, industri, pupuk, keramik dan sebagainya.“Energi primer itu, dijual dengan harga ekspor terendah,” kata agus.
Pemerintah saat ini kurang tegas untuk mengambil kebijakan DMO. Bahkan kebijakan ESDM soal membatasi kuota ekspor batu bara 30% yang sempat dilontarkan oleh Ditjen Mineral, Batubara dan Panas bumi, Departemen ESDM hanya sekedar kajian. Ibarat masakan, kita memiliki semua bahan-bahannya tetapi kita lebih memilih untuk menjualnya karena harganya cukup menggiurkan sedangkan kita sendiri harus menahan lapar. Apakah kebijakan itu yang dipilih oleh pemerintah? Membiarkan masyarakatnya kekurangan sementara kekayaan kita dijual ke luar negeri.
Contoh nyata adalah ketika PLN mengaku kekurangan pasokan gas untuk pembangkit Muara Karang, Jakarta. Menurut penuturan Fahmi, PLN membutuhkan pasokan gas sebesar 400 mmscfd sedangkan yang baru memperoleh pasokan adalah 132 mmscfd. Padahal banyak ladang gas di Negara ini. Bahkan untuk ini, produksi gas Pertamina bisa meningkat sebesar 8%. Sesama BUMN, seharusnya pemerintah bisa memaksa Pertamina untuk memasok gas ke PLN. Selain itu juga PLN membeli dengan harga keekonomian.
Selain kebijakan DMO, Agus mengusulkan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sektor kelistrikan di Tanah Air. Yaitu Pertama segala macam bentuk transaksi jual beli listrik harus dilandaskan business to business (b to b) dan tidak perlu ijin Departemen ESDM sebagai pemerintah. Kedua, semua transaksi yang dilakukan PLN semua pajaknya ditanggung negara. Ketiga, kemudahaan perijinan pembangunan pembangkit, dan terakhir dalam melakukan tender PLN harus transparan.
“Jadi sebenarnya tidak perlu ada pergantian. Biarkan Dirut yang lama ini membenahi dan selesaikan masalah yang ada sekarang. Mengganti bukan cara yang tepat untuk selesaikan masalah. Menurut saya, siapa pun Dirutnya kalau itu semua tidak diubah maka akan sia-sia,” imbuh Agus.
Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) harus berfungsi dengan baik. Bappenas harus membuat rencana-rencana untuk memperbaiki setrum di Indonesia. Bappenas harus memetakan wilayah mana saja yang masih memerlukan pembangkit. Karena program 10.000 mw masih difokuskan kepada Pulau Jawa. Padahal daerah luar Jawa mengalami defisit listrik dan jumlah pembangkitnya sedikit. Bappenas harus membuat kebijakan yang merata. Berdasarkan catatan ESDM, wilayah yang ditetapkan sebagai daerah krisis adalah Sumatera yang meliputi Propinsi Nangroe Aceh Darusalam, Bengkulu, Tanjung Balai Karimun. Kemudian Kalimantan (khususnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur), Sulawesi Utara, Maluku dam Papua.
Selain itu juga, pemerintah harus melakukan evaluasi kembali terhadap kebijakan tarif dasar listrik. Selama ini tarif dasar listrik dianggap terlalu murah dan jauh dari biaya produksi. Akibatnya bukannya untung, malah PLN rugi dan tidak bisa membuat investasi baru. Padahal subsidi listrik sudah berkurang. Dengan alasan perubahan asumsi harga minyak dan nilai tukar rupiah pada rencana angaran 2009 mengubah besaran subsidi listrik menjadi Rp 51,9 triliun, dari sebelumnya disepakati Rp 60,43 triliun.
Tugas berat kabinet pemerintahan yang baru saat ini adalah mencari jalan keluar soal system kelistrikan di Indonesia. Listrik adalah kebutuhan vital untuk menunjang kondisi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 6%, lalu bagaimana bisa mencapai angka pertumbuhan itu jika kelistrikan di dalam negeri tidak segera dibenahi.
7.13.2009
Ketiga Pasangan Capres Mengabaikan Isu Pajak (Alhasil, sumber pembiayaan program seluruh capres dan cawapres menjadi tidak realistis)
KONTAN, Nasional, 07 Juli 2009
JAKARTA. Pemilihan presiden (pilpres) tinggal hitungan jam. Bekal amunisi kampanye tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pun hampir semuanya sudah mengucur.
Ironisnya, di tengah hingar-bingar kampanye itu, tiga pasangan capres-cawapres yakni Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (Mega- Pro), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Wiranto) melupakan satu isu besar yang justru menjadi pangkal persoalan ke depan. Isu itu adalah masalah pajak.
Menurut Pengamat Perpajakan Darussalam, ketiga pasangan capres-cawapres sangat sedikit menyinggung masalah yang satu ini. Padahal, "Pajak menyumbang 70% pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009," katanya pada KONTAN, Senin (6/7).
Sebagai gambaran, dalam Rancangan APBN Perubahan 2009, Pemerintah mematok penerimaan perpajakan sebesar Rp 652,1 triliun atau 74,7% dari total penerimaan negara.
Ironis memang. Sebab, ketiga capres-cawapres selalu lantang menjanjikan pelbagai program kerakyatan, kucuran subsidi bagi masyarakat, dan pengentasan kemiskinan (Lihat tabel). Seharusnya mereka sadar, seluruh program ini akan dibiayai APBN. Darussalam bilang, tanpa bicara pajak, program seluruh pasangan menjadi tidak realistis.
Celakanya, kebijakan perpajakan yang benar harusnya mendapat persetujuan masyarakat yang bisa diajukan pada saat kampanye. Tak cuma itu, ketiga pasangan juga punya pekerjaan rumah besar buat mendongkrak rasio jumlah penerimaan pajak dengan dan total produk domestik bruto (tax ratio) yang masih 14%. Sungguh angka yang jauh ketimbang negara berkembang lain sebesar 20%.
Mengobral insentif
Sinyalemen Darussalam ini mungkin ada benarnya. Sebab, sejumlah pasangan ternyata lebih senang mengumbar janji pemberian insentif pajak ketimbang membeberkan solusi konkret peningkatan penerimaan sektor ini.
Juru Bicara Tim Sukses JK-Win, Bambang Soesatyo, bilang, mereka akan menghapuskan pajak ganda (double taxation) yang kini banyak mendera pengusaha. Menurut Bambang, saat ini, pengusaha bisa terkena pajak dua hingga tiga kali hanya untuk satu sektor. Selain menghapus pajak ganda, pasangan ini juga berjanji memberi insentif bagi sejumlah industri seperti tekstil, sepatu dan industri rumah tangga kecil.
Soal peningkatan pendapatan negara, pasangan ini berniat menggenjot penerimaan melalui penerapan pajak proporsional. "Pengusaha yang memperoleh keuntungan besar akan dikenakan pajak lebih besar dan pengusaha kecil akan diberi keringanan atau dihapuskan," kata Bambang.
Memang, Bambang mengakui bahwa penerimaan pajak ini belum bisa menambal defisit anggaran. Untuk itulah, mereka akan melakukan negosiasi ulang pembayaran cicilan utang luar negeri. Harapannya, kreditor bisa memberikan keringanan.
Janji pemberian insentif juga meluncur dari Prabowo. Ia menjanjikan pengurangan bahkan penghapusan pajak pada bidang yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti pendidikan termasuk pajak buku pelajaran, kesehatan, dan pajak kendaraan umum. "Kalau tidak sanggup saya laksanakan, saya siap mundur,” tegas Prabowo.
Sayangnya, Cawapres PDI Perjuangan - Gerindra ini tak membeberkan langkah konkret menggenjot penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan anggaran. Ia malah kembali menegaskan niatnya menggenjot pertumbuhan ekonomi dua digit dengan cara memperkuat ekonomi kerakyatan yang melibatkan petani, nelayan, buruh, dan pedagang kecil tradisional. “Kami akan memprioritaskan penyaluran kredit bank kepada mereka," tegas Prabowo.
Sayangnya, KONTAN belum memperoleh tanggapan dari tim sukses SBY-Boediono. Namun, dalam berbagai kesempatan, mereka berjanji akan melanjutkan pemberian insentif pajak yang selama ini sudah berjalan. Saat ini, Pemerintah telah menggelontorkan sejumlah insentif pajak. Misalnya, insentif pajak penghasilan untuk karyawan dan pengurangan pajak penghasilan bagi perusahaan.
Memang, di era SBY, Pemerintah menggulirkan program stimulus fiskal. Salah satu yang paling menonjol adalah pemberian insentif pajak untuk berbagai sektor. Sayangnya, sampai saat ini, realisasi program tersebut masih berjalan sangat lambat.
Fitri Nur Arifenie, Yohan Rubiyantoro
JAKARTA. Pemilihan presiden (pilpres) tinggal hitungan jam. Bekal amunisi kampanye tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pun hampir semuanya sudah mengucur.
Ironisnya, di tengah hingar-bingar kampanye itu, tiga pasangan capres-cawapres yakni Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (Mega- Pro), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Wiranto) melupakan satu isu besar yang justru menjadi pangkal persoalan ke depan. Isu itu adalah masalah pajak.
Menurut Pengamat Perpajakan Darussalam, ketiga pasangan capres-cawapres sangat sedikit menyinggung masalah yang satu ini. Padahal, "Pajak menyumbang 70% pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009," katanya pada KONTAN, Senin (6/7).
Sebagai gambaran, dalam Rancangan APBN Perubahan 2009, Pemerintah mematok penerimaan perpajakan sebesar Rp 652,1 triliun atau 74,7% dari total penerimaan negara.
Ironis memang. Sebab, ketiga capres-cawapres selalu lantang menjanjikan pelbagai program kerakyatan, kucuran subsidi bagi masyarakat, dan pengentasan kemiskinan (Lihat tabel). Seharusnya mereka sadar, seluruh program ini akan dibiayai APBN. Darussalam bilang, tanpa bicara pajak, program seluruh pasangan menjadi tidak realistis.
Celakanya, kebijakan perpajakan yang benar harusnya mendapat persetujuan masyarakat yang bisa diajukan pada saat kampanye. Tak cuma itu, ketiga pasangan juga punya pekerjaan rumah besar buat mendongkrak rasio jumlah penerimaan pajak dengan dan total produk domestik bruto (tax ratio) yang masih 14%. Sungguh angka yang jauh ketimbang negara berkembang lain sebesar 20%.
Mengobral insentif
Sinyalemen Darussalam ini mungkin ada benarnya. Sebab, sejumlah pasangan ternyata lebih senang mengumbar janji pemberian insentif pajak ketimbang membeberkan solusi konkret peningkatan penerimaan sektor ini.
Juru Bicara Tim Sukses JK-Win, Bambang Soesatyo, bilang, mereka akan menghapuskan pajak ganda (double taxation) yang kini banyak mendera pengusaha. Menurut Bambang, saat ini, pengusaha bisa terkena pajak dua hingga tiga kali hanya untuk satu sektor. Selain menghapus pajak ganda, pasangan ini juga berjanji memberi insentif bagi sejumlah industri seperti tekstil, sepatu dan industri rumah tangga kecil.
Soal peningkatan pendapatan negara, pasangan ini berniat menggenjot penerimaan melalui penerapan pajak proporsional. "Pengusaha yang memperoleh keuntungan besar akan dikenakan pajak lebih besar dan pengusaha kecil akan diberi keringanan atau dihapuskan," kata Bambang.
Memang, Bambang mengakui bahwa penerimaan pajak ini belum bisa menambal defisit anggaran. Untuk itulah, mereka akan melakukan negosiasi ulang pembayaran cicilan utang luar negeri. Harapannya, kreditor bisa memberikan keringanan.
Janji pemberian insentif juga meluncur dari Prabowo. Ia menjanjikan pengurangan bahkan penghapusan pajak pada bidang yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti pendidikan termasuk pajak buku pelajaran, kesehatan, dan pajak kendaraan umum. "Kalau tidak sanggup saya laksanakan, saya siap mundur,” tegas Prabowo.
Sayangnya, Cawapres PDI Perjuangan - Gerindra ini tak membeberkan langkah konkret menggenjot penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan anggaran. Ia malah kembali menegaskan niatnya menggenjot pertumbuhan ekonomi dua digit dengan cara memperkuat ekonomi kerakyatan yang melibatkan petani, nelayan, buruh, dan pedagang kecil tradisional. “Kami akan memprioritaskan penyaluran kredit bank kepada mereka," tegas Prabowo.
Sayangnya, KONTAN belum memperoleh tanggapan dari tim sukses SBY-Boediono. Namun, dalam berbagai kesempatan, mereka berjanji akan melanjutkan pemberian insentif pajak yang selama ini sudah berjalan. Saat ini, Pemerintah telah menggelontorkan sejumlah insentif pajak. Misalnya, insentif pajak penghasilan untuk karyawan dan pengurangan pajak penghasilan bagi perusahaan.
Memang, di era SBY, Pemerintah menggulirkan program stimulus fiskal. Salah satu yang paling menonjol adalah pemberian insentif pajak untuk berbagai sektor. Sayangnya, sampai saat ini, realisasi program tersebut masih berjalan sangat lambat.
Fitri Nur Arifenie, Yohan Rubiyantoro
7.03.2009
Pemerintah Getol Menukar Utang dengan Konservasi (Pemerintah melakukan pengalihan utang luar negeri ke proyek kehutanan)
KONTAN, Nasional, 01 Juli 2009
JAKARTA. Pemerintah terus mengerahkan berbagai cara untuk memangkas utang. Salah satunya, melalui pengalihan utang pada berbagai proyek di Indonesia alias debt swap. Yang terbaru, Pemerintah sedang negosiasi dengan sejumlah negara kreditur agar mengalihkan utang untuk menjalankan proyek-proyek kehutanan, terutama konservasi alam (debt for nature).
Salah satunya, Pemerintah sedang berusaha menghapus utang dari Pemerintah Jerman senilai € 20 juta atau sekitar Rp 287 miliar (kurs Rp 14.350 per euro).
Mahendra Siregar, Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Kerjasama Internasional berharap, proses negosiasi ini bisa selesai akhir 2009. "Sekarang masih dibahas kawasan mana yang akan dikonservasi. Program ini bertujuan melindungi spesies langka," ujarnya kepada KONTAN, Selasa (30/6).
Pemerintah juga bernegosiasi dengan Australia. Nilai total utang yang akan ditukar dengan proyek konservasi hutan mencapai AU$ 75 juta atau sekitar Rp 622,5 miliar (Rp 8.300 per dolar Australia). Mahendra pun berharap, debt swap dengan Negeri Kanguru ini beres tahun ini juga.
Selain Australia dan Jerman, Indonesia juga menegosiasi kan penukaran utang dengan Pemerintah Italia. Pemerintah RI berutang pada negara itu saat proses rekonsiliasi Aceh dan Nias pasca-tsunami.
Nah, utang ini bakal dialihkan untuk proyek pelestarian kehutanan. Tapi, Mahendra mengaku tak ingat jumlahnya. "Negosiasi debt swap masih menunggu rekonsiliasi Aceh dan Nias selesai," kata dia.
Pemerintah memang tengah getol melakukan penukaran utang dengan proyek konservasi kehutanan. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia juga meneken debt for nature di sektor kehutanan senilai € 70 juta bersama Pemerintah Jerman. Utang sebesar itu kemudian dialihkan buat membangun Kawasan Taman Nasional Barisan Selatan dan Taman Nasional Leuser.
Tak mengurangi APBN
Usaha Pemerintah tak berhenti sampai di situ. Kemarin, Pemerintah juga meneken debt swap dengan Pemerintah Amerika Serikat senilai US$ 29,91 juta atau sekitar Rp 305,1 miliar (kurs Rp 10.200 per US$). Sebenarnya, utang pokok Pemerintah kepada Negeri Paman Sam ini cuma US$ 26,1 juta. Tapi, jumlahnya kemudian membengkak akibat akumulasi bunga selama delapan tahun.
Pemerintah kedua negara sepakat menukarkan utang tersebut dengan proyek konservasi hutan seluas tujuh juta hektare di Sumatra.
Menurut Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban, berdasarkan kesepakatan awal, pembayaran utang dari Pemerintah Indonesia akan ditransfer dalam rekening trust fund yang dikelola HSBC. Nah, dana ini nantinya akan dipakai buat mendanai konservasi tersebut hutan tersebut.
Kendati program debt swap untuk konservasi alam, Sekretaris Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Haryadi Himawan memastikan lembaganya tidak akan menghilangkan jatah konservasi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2009. Dephut bahkan akan menggabungkan dana dari debt swap dengan dana APBN.
Menurut Haryadi, Indonesia masih memiliki banyak potensi taman nasional yang bisa ditukar dengan program penghapusan utang.
Dephut mencatat, jumlah hutan nasional mencapai 23,8 juta hektare. Selain di Sumatra, taman nasional yang memerlukan dana konservasi juga tersebar di Kalimantan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto mengklaim, skema debt swap bisa menguntungkan Pemerintah Indonesia. Sebab, selain mendapatkan penghapusan utang, Indonesia juga bisa melakukan konservasi alam. "Kita terus membuka setiap negara yang ingin menawarkan program debt swap," terang Rahmat.
JAKARTA. Pemerintah terus mengerahkan berbagai cara untuk memangkas utang. Salah satunya, melalui pengalihan utang pada berbagai proyek di Indonesia alias debt swap. Yang terbaru, Pemerintah sedang negosiasi dengan sejumlah negara kreditur agar mengalihkan utang untuk menjalankan proyek-proyek kehutanan, terutama konservasi alam (debt for nature).
Salah satunya, Pemerintah sedang berusaha menghapus utang dari Pemerintah Jerman senilai € 20 juta atau sekitar Rp 287 miliar (kurs Rp 14.350 per euro).
Mahendra Siregar, Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Kerjasama Internasional berharap, proses negosiasi ini bisa selesai akhir 2009. "Sekarang masih dibahas kawasan mana yang akan dikonservasi. Program ini bertujuan melindungi spesies langka," ujarnya kepada KONTAN, Selasa (30/6).
Pemerintah juga bernegosiasi dengan Australia. Nilai total utang yang akan ditukar dengan proyek konservasi hutan mencapai AU$ 75 juta atau sekitar Rp 622,5 miliar (Rp 8.300 per dolar Australia). Mahendra pun berharap, debt swap dengan Negeri Kanguru ini beres tahun ini juga.
Selain Australia dan Jerman, Indonesia juga menegosiasi kan penukaran utang dengan Pemerintah Italia. Pemerintah RI berutang pada negara itu saat proses rekonsiliasi Aceh dan Nias pasca-tsunami.
Nah, utang ini bakal dialihkan untuk proyek pelestarian kehutanan. Tapi, Mahendra mengaku tak ingat jumlahnya. "Negosiasi debt swap masih menunggu rekonsiliasi Aceh dan Nias selesai," kata dia.
Pemerintah memang tengah getol melakukan penukaran utang dengan proyek konservasi kehutanan. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia juga meneken debt for nature di sektor kehutanan senilai € 70 juta bersama Pemerintah Jerman. Utang sebesar itu kemudian dialihkan buat membangun Kawasan Taman Nasional Barisan Selatan dan Taman Nasional Leuser.
Tak mengurangi APBN
Usaha Pemerintah tak berhenti sampai di situ. Kemarin, Pemerintah juga meneken debt swap dengan Pemerintah Amerika Serikat senilai US$ 29,91 juta atau sekitar Rp 305,1 miliar (kurs Rp 10.200 per US$). Sebenarnya, utang pokok Pemerintah kepada Negeri Paman Sam ini cuma US$ 26,1 juta. Tapi, jumlahnya kemudian membengkak akibat akumulasi bunga selama delapan tahun.
Pemerintah kedua negara sepakat menukarkan utang tersebut dengan proyek konservasi hutan seluas tujuh juta hektare di Sumatra.
Menurut Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban, berdasarkan kesepakatan awal, pembayaran utang dari Pemerintah Indonesia akan ditransfer dalam rekening trust fund yang dikelola HSBC. Nah, dana ini nantinya akan dipakai buat mendanai konservasi tersebut hutan tersebut.
Kendati program debt swap untuk konservasi alam, Sekretaris Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Haryadi Himawan memastikan lembaganya tidak akan menghilangkan jatah konservasi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2009. Dephut bahkan akan menggabungkan dana dari debt swap dengan dana APBN.
Menurut Haryadi, Indonesia masih memiliki banyak potensi taman nasional yang bisa ditukar dengan program penghapusan utang.
Dephut mencatat, jumlah hutan nasional mencapai 23,8 juta hektare. Selain di Sumatra, taman nasional yang memerlukan dana konservasi juga tersebar di Kalimantan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto mengklaim, skema debt swap bisa menguntungkan Pemerintah Indonesia. Sebab, selain mendapatkan penghapusan utang, Indonesia juga bisa melakukan konservasi alam. "Kita terus membuka setiap negara yang ingin menawarkan program debt swap," terang Rahmat.
Pemerintah Restrukturisasi Utang Tiga BUMN di 2009 ((Tiga BUMN tersebut memiliki tungakan utang yang besar kepada sejumlah kreditur)
KONTAN, Nasional, 30 Juni 2009
JAKARTA. Setelah lama tenggelam, pembicaraan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali memanas. Tahun ini, Pemerintah akan merestrukturisasi lima BUMN sekaligus.
Ada banyak cara pemerintah untuk melakukan restrukturisasi, mulai restrukturisasi utang dan operasional, penjualan kepemilikan saham Pemerintah, hingga likuidasi. Tahun ini, Pemerintah memastikan akan melikuidasi PT Industri Sandang Nusantara dan PT Industri Gelas.
Khusus untuk PT Merpati Nusantara Airlines, PT PAL Indonesia, dan PT Djakarta Lloyd, Pemerintah memilih cara yang lebih halus yakni restrukturisasi utang dan operasional. "Itu langkah penyehatan BUMN. Restrukturisasi meliputi manajemen, organisasi, operasi, dan sistem prosedur," ujar Meneg BUMN, Sofyan Djalil, Senin (29/6).
Selama ini, utang memang menjadi beban berat buat ketiga BUMN itu. Merpati, misalnya, memiliki utang bejibun. Salah satu yang terbesar adalah utang mereka kepada Xian Aircraft Industry Company Ltd. sebesar 1,8 miliar Yuan atau Rp 3,2 triliun. Utang ini dipakai untuk pengadaan 18 pesawat terbang. "Sekarang sedang dalam proses penyelesaian," tegas Sofyan.
Maret lalu, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini pernah bilang bahwa Pemerintah bakal mengambil alih penyelesaian utang itu. Pengambilalihan ini mirip dengan mekanisme subsidiary loan agreement (SLA). Maksudnya, Departemen Keuangan menalangi utang kepada Xian dan Merpati membayar utang itu kepada Pemerintah.
Lebih banyak di 2010
Kondisi tak kalah genting juga menimpa PT PAL. Produsen kapal ini bahkan terlilit utang dengan kolektibilitas lima alias macet. Perusahaan yang berdiri dengan nama PT Penataran Angkatan Laut itu pun terancam bangkrut akibat menanggung kerugian operasional senilai US$ 400 juta atau sekitar Rp 4,4 triliun pada 2008. Celakanya, kerugian ini akan bertambah lagi US$ 40 juta selama dua tahun ke depan akibat proyek ambisius pembuatan 21 kapal dengan biaya tetap. Nah, untuk melakukan restrukturisasi utang PT PAL, Pemerintah telah menunjuk PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).
Djakarta Lloyd juga tak kalah parah. Perusahaan ini menanggung beban utang kepada 10 kreditur. Sayang, belum ada data yang pasti soal penyelesaian restrukturisasi utang perusahaan pelayaran tersebut.
Tampaknya, proses restrukturisasi BUMN tak berhenti tahun ini. Pemerintah akan melanjutkan penyehatan perusahaan negara tahun depan. Bahkan jumlahnya mencapai 10 BUMN. Dalam restrukturisasi 2010, Pemerintah akan menjual sahamnya di sejumlah BUMN. Beberapa BUMN yang akan masuk program restrukturisasi antara lain PT Semen Kupang, PT Perusahaan Produksi Film Negara, PT Balai Pustaka, PT Kawasan Industri, PT Kertas Kraft Aceh, dan PT Kertas Padalarang. "Sudah ada yang mau beli saham Kertas Kraft Aceh," ujar Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.
Fitri Nur Arifenie, Ewo Raswa
JAKARTA. Setelah lama tenggelam, pembicaraan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali memanas. Tahun ini, Pemerintah akan merestrukturisasi lima BUMN sekaligus.
Ada banyak cara pemerintah untuk melakukan restrukturisasi, mulai restrukturisasi utang dan operasional, penjualan kepemilikan saham Pemerintah, hingga likuidasi. Tahun ini, Pemerintah memastikan akan melikuidasi PT Industri Sandang Nusantara dan PT Industri Gelas.
Khusus untuk PT Merpati Nusantara Airlines, PT PAL Indonesia, dan PT Djakarta Lloyd, Pemerintah memilih cara yang lebih halus yakni restrukturisasi utang dan operasional. "Itu langkah penyehatan BUMN. Restrukturisasi meliputi manajemen, organisasi, operasi, dan sistem prosedur," ujar Meneg BUMN, Sofyan Djalil, Senin (29/6).
Selama ini, utang memang menjadi beban berat buat ketiga BUMN itu. Merpati, misalnya, memiliki utang bejibun. Salah satu yang terbesar adalah utang mereka kepada Xian Aircraft Industry Company Ltd. sebesar 1,8 miliar Yuan atau Rp 3,2 triliun. Utang ini dipakai untuk pengadaan 18 pesawat terbang. "Sekarang sedang dalam proses penyelesaian," tegas Sofyan.
Maret lalu, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini pernah bilang bahwa Pemerintah bakal mengambil alih penyelesaian utang itu. Pengambilalihan ini mirip dengan mekanisme subsidiary loan agreement (SLA). Maksudnya, Departemen Keuangan menalangi utang kepada Xian dan Merpati membayar utang itu kepada Pemerintah.
Lebih banyak di 2010
Kondisi tak kalah genting juga menimpa PT PAL. Produsen kapal ini bahkan terlilit utang dengan kolektibilitas lima alias macet. Perusahaan yang berdiri dengan nama PT Penataran Angkatan Laut itu pun terancam bangkrut akibat menanggung kerugian operasional senilai US$ 400 juta atau sekitar Rp 4,4 triliun pada 2008. Celakanya, kerugian ini akan bertambah lagi US$ 40 juta selama dua tahun ke depan akibat proyek ambisius pembuatan 21 kapal dengan biaya tetap. Nah, untuk melakukan restrukturisasi utang PT PAL, Pemerintah telah menunjuk PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).
Djakarta Lloyd juga tak kalah parah. Perusahaan ini menanggung beban utang kepada 10 kreditur. Sayang, belum ada data yang pasti soal penyelesaian restrukturisasi utang perusahaan pelayaran tersebut.
Tampaknya, proses restrukturisasi BUMN tak berhenti tahun ini. Pemerintah akan melanjutkan penyehatan perusahaan negara tahun depan. Bahkan jumlahnya mencapai 10 BUMN. Dalam restrukturisasi 2010, Pemerintah akan menjual sahamnya di sejumlah BUMN. Beberapa BUMN yang akan masuk program restrukturisasi antara lain PT Semen Kupang, PT Perusahaan Produksi Film Negara, PT Balai Pustaka, PT Kawasan Industri, PT Kertas Kraft Aceh, dan PT Kertas Padalarang. "Sudah ada yang mau beli saham Kertas Kraft Aceh," ujar Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.
Fitri Nur Arifenie, Ewo Raswa
Tahun Ini, Pemerintah Melikuidasi Dua BUMN
Tahun Ini, Pemerintah Melikuidasi Dua BUMN
KONTAN, Hal 1, 30 Juni 2009
JAKARTA. Beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus-menerus merugi membuat Pemerintah geregetan. Maka, Kementerian BUMN akan melikuidasi dua perusahaan negara tahun ini.
Kedua BUMN yang menghadapi nasib pahit itu adalah PT Industri Sandang Nusantara dan PT Industri Gelas (Iglas). Pemerintah menilai kedua perusahaan itu tidak lagi mempunyai prospek. "Kajiannya akan selesai," kata Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, Senin (29/6).
Saat ini, Pemerintah menguasai 63,82% saham Iglas dan 100% saham di Industri Sandang. Tahun lalu, Iglas merugi Rp 81,3 miliar dan Industri Sandang sebesar Rp 71,9. Tak ayal, nilai aset mereka pun kian menyusut.
Likuidasi Iglas dan Industri Sandang merupakan bagian dari rencana restrukturisasi BUMN yang merugi. Pemerintah mencatat, hingga kini, terdapat 15 BUMN yang punya rapor keuangan merah. Dari 15 perusahaan itu, tahun ini Pemerintah mengurusi lima BUMN dulu. Sisanya menunggu giliran tahun depan.
Jika Iglas dan Industri Sandang harus berakhir pahit, Pemerintah masih berupaya menyehatkan tiga BUMN lain yakni PT Merpati Nusantara Airlines, PT PAL Indonesia, dan PT Djakarta Lloyd.
Untuk ketiganya, Pemerintah akan melakukan penyehatan dalam bentuk restrukturisasi utang. Pemerintah juga akan memperbaiki manajemen, organisasi, operasi, dan sistem prosedur.
Anggota Komisi VII Dewan perwakilan Rakyat (DPR) Abdullah Azwar Anas mendesak agar restrukturisasi BUMN segera berjalan. Maklum, rencana ini sudah tertunda bertahun-tahun. Padahal, proses restrukturisasi bisa membuat perusahaan lebih sehat. "Pemerintah juga harus punya prioritas," tandasnya.
Fitri Nur Arifenie, Ewo Raswa
NB: Berita keduaku yang mendapatkan perhatian tersendiri setelah sebelumnya berita soal sistem perdagangan mati mendapat omelan keras dari direksi Bursa Efek Indonesia. Lantaran berita ini, banyak karyawan yang melakukan aksi demo. Kemudian ada sanggahan bahwa kedua BUMN itu akan disuntik dana dan bukan dilikuidasi.
KONTAN, Hal 1, 30 Juni 2009
JAKARTA. Beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus-menerus merugi membuat Pemerintah geregetan. Maka, Kementerian BUMN akan melikuidasi dua perusahaan negara tahun ini.
Kedua BUMN yang menghadapi nasib pahit itu adalah PT Industri Sandang Nusantara dan PT Industri Gelas (Iglas). Pemerintah menilai kedua perusahaan itu tidak lagi mempunyai prospek. "Kajiannya akan selesai," kata Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, Senin (29/6).
Saat ini, Pemerintah menguasai 63,82% saham Iglas dan 100% saham di Industri Sandang. Tahun lalu, Iglas merugi Rp 81,3 miliar dan Industri Sandang sebesar Rp 71,9. Tak ayal, nilai aset mereka pun kian menyusut.
Likuidasi Iglas dan Industri Sandang merupakan bagian dari rencana restrukturisasi BUMN yang merugi. Pemerintah mencatat, hingga kini, terdapat 15 BUMN yang punya rapor keuangan merah. Dari 15 perusahaan itu, tahun ini Pemerintah mengurusi lima BUMN dulu. Sisanya menunggu giliran tahun depan.
Jika Iglas dan Industri Sandang harus berakhir pahit, Pemerintah masih berupaya menyehatkan tiga BUMN lain yakni PT Merpati Nusantara Airlines, PT PAL Indonesia, dan PT Djakarta Lloyd.
Untuk ketiganya, Pemerintah akan melakukan penyehatan dalam bentuk restrukturisasi utang. Pemerintah juga akan memperbaiki manajemen, organisasi, operasi, dan sistem prosedur.
Anggota Komisi VII Dewan perwakilan Rakyat (DPR) Abdullah Azwar Anas mendesak agar restrukturisasi BUMN segera berjalan. Maklum, rencana ini sudah tertunda bertahun-tahun. Padahal, proses restrukturisasi bisa membuat perusahaan lebih sehat. "Pemerintah juga harus punya prioritas," tandasnya.
Fitri Nur Arifenie, Ewo Raswa
NB: Berita keduaku yang mendapatkan perhatian tersendiri setelah sebelumnya berita soal sistem perdagangan mati mendapat omelan keras dari direksi Bursa Efek Indonesia. Lantaran berita ini, banyak karyawan yang melakukan aksi demo. Kemudian ada sanggahan bahwa kedua BUMN itu akan disuntik dana dan bukan dilikuidasi.
6.26.2009
Pemerintah Membuka Lagi Peluang Swasta di Listrik (Pemerintah dan DPR ingin menghapuskan monopoli PLN pada bisnis listrik)
KONTAN, Nasional, 18 Juni 2009
JAKARTA. Pembahasan Undang-Undang Ketenagalistrikan mulai bergulir kembali. Uniknya, Pemerintah ternyata memasukkan kembali sejumlah klausul yang membuat Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan beleid tersebut empat tahun silam.
Kala itu, MK menilai UU Nomor 20/2002 tentang Ketenagalistrikan terlampau liberal karena membolehkan swasta menguasai pembangkit dan jaringan listrik. Akibat putusan ini, peraturan listrik kembali ke UU Nomor 15/1985 yang mewajibkan listrik dikelola terpusat oleh PLN.
Ada lima poin baru dalam dalam Rancangan UU (RUU) Listrik itu. Pertama, pembagian kewenangan Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah untuk membangun pembangkit dan menentukan tarif.
Lewat klausul ini, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebenarnya berniat menghapus monopoli PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sebab, pemda melalui badan usaha milik daerah (BUMD) dan investor swasta berpeluang membangun pembangkit dan jaringan listrik.
Cuma, mereka hanya boleh masuk di daerah terpencil yang belum terjangkau PLN. "Soal tarif bisa diatur pemda," kata Direktur Jenderal Listrik Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jacobus Purwono, Rabu (17/6).
Kedua, UU baru itu akan mengatur soal tarif listrik regional yang ditentukan berdasarkan kualitas pelayanan PLN. Jadi, PLN akan mengenakan tarif lebih mahal buat daerah yang jarang mati listrik. Menurut Jacobus, tarif regional bertujuan menekan subsidi listrik.
Ketiga, sistem keamanan dan keselamatan kerja. Beleid ini mengatur lebih rinci perlindungan sumberdaya kelistrikan. Keempat, pengaturan ganti rugi atas lahan penduduk yang dipakai buat infrastruktur PLN. Kelima, sanksi atas pencurian listrik.
Masih pro-kontra
Rencana Pemerintah ini mendapatkan reaksi beragam. Anggota Komisi V DPR Enggartiasto Lukito mendukung penghapusan monopoli PLN. Alasannya, perusahaan pelat merah ini terbukti gagal memenuhi pelayanan listrik.
Tapi, Anggota Komisi VII lainnya Sutan Batoeghana mengingatkan agar Pemerintah berhati-hati mengatur UU Listrik. Apalagi, jika aturan ini berlaku, Pemda dan swasta bisa bebas menentukan tarif.
Pengamat Energi Reformer Institute, Priagung Rahmanto juga mengingatkan Pemerintah untuk berhati-hati mengatur listrik yang termasuk bisnis strategis. Apalagi, MK pernah membatalkan klausul yang sama. "Masa diajukan kembali dengan memberi kelonggaran," kata dia.
Tujuan Pemerintah menghapus monopoli PLN untuk menekan subsidi pun tidak tepat. Sebab, selama ini PLN menghabiskan duit buat membeli listrik dari pembangkit swasta. Tak hanya itu, swasta juga akan sulit masuk ke daerah terpencil karena butuh biaya besar. "Seharusnya Pemerintah yang masuk ke daerah terpencil," tegasnya.
Priagung justru meminta Pemerintah membentuk BUMN lain di bidang kelistrikan agar PLN punya saingan yang sepadan. Jadi, PLN bisa memperbaiki kinerja. Belanda dan Perancis menerapkan kebijakan seperti ini.
Fitri Nur Arifenie
JAKARTA. Pembahasan Undang-Undang Ketenagalistrikan mulai bergulir kembali. Uniknya, Pemerintah ternyata memasukkan kembali sejumlah klausul yang membuat Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan beleid tersebut empat tahun silam.
Kala itu, MK menilai UU Nomor 20/2002 tentang Ketenagalistrikan terlampau liberal karena membolehkan swasta menguasai pembangkit dan jaringan listrik. Akibat putusan ini, peraturan listrik kembali ke UU Nomor 15/1985 yang mewajibkan listrik dikelola terpusat oleh PLN.
Ada lima poin baru dalam dalam Rancangan UU (RUU) Listrik itu. Pertama, pembagian kewenangan Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah untuk membangun pembangkit dan menentukan tarif.
Lewat klausul ini, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebenarnya berniat menghapus monopoli PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sebab, pemda melalui badan usaha milik daerah (BUMD) dan investor swasta berpeluang membangun pembangkit dan jaringan listrik.
Cuma, mereka hanya boleh masuk di daerah terpencil yang belum terjangkau PLN. "Soal tarif bisa diatur pemda," kata Direktur Jenderal Listrik Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jacobus Purwono, Rabu (17/6).
Kedua, UU baru itu akan mengatur soal tarif listrik regional yang ditentukan berdasarkan kualitas pelayanan PLN. Jadi, PLN akan mengenakan tarif lebih mahal buat daerah yang jarang mati listrik. Menurut Jacobus, tarif regional bertujuan menekan subsidi listrik.
Ketiga, sistem keamanan dan keselamatan kerja. Beleid ini mengatur lebih rinci perlindungan sumberdaya kelistrikan. Keempat, pengaturan ganti rugi atas lahan penduduk yang dipakai buat infrastruktur PLN. Kelima, sanksi atas pencurian listrik.
Masih pro-kontra
Rencana Pemerintah ini mendapatkan reaksi beragam. Anggota Komisi V DPR Enggartiasto Lukito mendukung penghapusan monopoli PLN. Alasannya, perusahaan pelat merah ini terbukti gagal memenuhi pelayanan listrik.
Tapi, Anggota Komisi VII lainnya Sutan Batoeghana mengingatkan agar Pemerintah berhati-hati mengatur UU Listrik. Apalagi, jika aturan ini berlaku, Pemda dan swasta bisa bebas menentukan tarif.
Pengamat Energi Reformer Institute, Priagung Rahmanto juga mengingatkan Pemerintah untuk berhati-hati mengatur listrik yang termasuk bisnis strategis. Apalagi, MK pernah membatalkan klausul yang sama. "Masa diajukan kembali dengan memberi kelonggaran," kata dia.
Tujuan Pemerintah menghapus monopoli PLN untuk menekan subsidi pun tidak tepat. Sebab, selama ini PLN menghabiskan duit buat membeli listrik dari pembangkit swasta. Tak hanya itu, swasta juga akan sulit masuk ke daerah terpencil karena butuh biaya besar. "Seharusnya Pemerintah yang masuk ke daerah terpencil," tegasnya.
Priagung justru meminta Pemerintah membentuk BUMN lain di bidang kelistrikan agar PLN punya saingan yang sepadan. Jadi, PLN bisa memperbaiki kinerja. Belanda dan Perancis menerapkan kebijakan seperti ini.
Fitri Nur Arifenie
Langganan:
Postingan (Atom)