Ketiga Pasangan Capres Mengabaikan Isu Pajak (Alhasil, sumber pembiayaan program seluruh capres dan cawapres menjadi tidak realistis)

KONTAN, Nasional, 07 Juli 2009

JAKARTA. Pemilihan presiden (pilpres) tinggal hitungan jam. Bekal amunisi kampanye tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pun hampir semuanya sudah mengucur.

Ironisnya, di tengah hingar-bingar kampanye itu, tiga pasangan capres-cawapres yakni Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (Mega- Pro), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Wiranto) melupakan satu isu besar yang justru menjadi pangkal persoalan ke depan. Isu itu adalah masalah pajak.

Menurut Pengamat Perpajakan Darussalam, ketiga pasangan capres-cawapres sangat sedikit menyinggung masalah yang satu ini. Padahal, "Pajak menyumbang 70% pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009," katanya pada KONTAN, Senin (6/7).

Sebagai gambaran, dalam Rancangan APBN Perubahan 2009, Pemerintah mematok penerimaan perpajakan sebesar Rp 652,1 triliun atau 74,7% dari total penerimaan negara.

Ironis memang. Sebab, ketiga capres-cawapres selalu lantang menjanjikan pelbagai program kerakyatan, kucuran subsidi bagi masyarakat, dan pengentasan kemiskinan (Lihat tabel). Seharusnya mereka sadar, seluruh program ini akan dibiayai APBN. Darussalam bilang, tanpa bicara pajak, program seluruh pasangan menjadi tidak realistis.

Celakanya, kebijakan perpajakan yang benar harusnya mendapat persetujuan masyarakat yang bisa diajukan pada saat kampanye. Tak cuma itu, ketiga pasangan juga punya pekerjaan rumah besar buat mendongkrak rasio jumlah penerimaan pajak dengan dan total produk domestik bruto (tax ratio) yang masih 14%. Sungguh angka yang jauh ketimbang negara berkembang lain sebesar 20%.

Mengobral insentif

Sinyalemen Darussalam ini mungkin ada benarnya. Sebab, sejumlah pasangan ternyata lebih senang mengumbar janji pemberian insentif pajak ketimbang membeberkan solusi konkret peningkatan penerimaan sektor ini.

Juru Bicara Tim Sukses JK-Win, Bambang Soesatyo, bilang, mereka akan menghapuskan pajak ganda (double taxation) yang kini banyak mendera pengusaha. Menurut Bambang, saat ini, pengusaha bisa terkena pajak dua hingga tiga kali hanya untuk satu sektor. Selain menghapus pajak ganda, pasangan ini juga berjanji memberi insentif bagi sejumlah industri seperti tekstil, sepatu dan industri rumah tangga kecil.

Soal peningkatan pendapatan negara, pasangan ini berniat menggenjot penerimaan melalui penerapan pajak proporsional. "Pengusaha yang memperoleh keuntungan besar akan dikenakan pajak lebih besar dan pengusaha kecil akan diberi keringanan atau dihapuskan," kata Bambang.

Memang, Bambang mengakui bahwa penerimaan pajak ini belum bisa menambal defisit anggaran. Untuk itulah, mereka akan melakukan negosiasi ulang pembayaran cicilan utang luar negeri. Harapannya, kreditor bisa memberikan keringanan.

Janji pemberian insentif juga meluncur dari Prabowo. Ia menjanjikan pengurangan bahkan penghapusan pajak pada bidang yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti pendidikan termasuk pajak buku pelajaran, kesehatan, dan pajak kendaraan umum. "Kalau tidak sanggup saya laksanakan, saya siap mundur,” tegas Prabowo.

Sayangnya, Cawapres PDI Perjuangan - Gerindra ini tak membeberkan langkah konkret menggenjot penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan anggaran. Ia malah kembali menegaskan niatnya menggenjot pertumbuhan ekonomi dua digit dengan cara memperkuat ekonomi kerakyatan yang melibatkan petani, nelayan, buruh, dan pedagang kecil tradisional. “Kami akan memprioritaskan penyaluran kredit bank kepada mereka," tegas Prabowo.

Sayangnya, KONTAN belum memperoleh tanggapan dari tim sukses SBY-Boediono. Namun, dalam berbagai kesempatan, mereka berjanji akan melanjutkan pemberian insentif pajak yang selama ini sudah berjalan. Saat ini, Pemerintah telah menggelontorkan sejumlah insentif pajak. Misalnya, insentif pajak penghasilan untuk karyawan dan pengurangan pajak penghasilan bagi perusahaan.

Memang, di era SBY, Pemerintah menggulirkan program stimulus fiskal. Salah satu yang paling menonjol adalah pemberian insentif pajak untuk berbagai sektor. Sayangnya, sampai saat ini, realisasi program tersebut masih berjalan sangat lambat.

Fitri Nur Arifenie, Yohan Rubiyantoro

Pemerintah Getol Menukar Utang dengan Konservasi (Pemerintah melakukan pengalihan utang luar negeri ke proyek kehutanan)

KONTAN, Nasional, 01 Juli 2009

JAKARTA. Pemerintah terus mengerahkan berbagai cara untuk memangkas utang. Salah satunya, melalui pengalihan utang pada berbagai proyek di Indonesia alias debt swap. Yang terbaru, Pemerintah sedang negosiasi dengan sejumlah negara kreditur agar mengalihkan utang untuk menjalankan proyek-proyek kehutanan, terutama konservasi alam (debt for nature).

Salah satunya, Pemerintah sedang berusaha menghapus utang dari Pemerintah Jerman senilai € 20 juta atau sekitar Rp 287 miliar (kurs Rp 14.350 per euro).
Mahendra Siregar, Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Kerjasama Internasional berharap, proses negosiasi ini bisa selesai akhir 2009. "Sekarang masih dibahas kawasan mana yang akan dikonservasi. Program ini bertujuan melindungi spesies langka," ujarnya kepada KONTAN, Selasa (30/6).

Pemerintah juga bernegosiasi dengan Australia. Nilai total utang yang akan ditukar dengan proyek konservasi hutan mencapai AU$ 75 juta atau sekitar Rp 622,5 miliar (Rp 8.300 per dolar Australia). Mahendra pun berharap, debt swap dengan Negeri Kanguru ini beres tahun ini juga.

Selain Australia dan Jerman, Indonesia juga menegosiasi kan penukaran utang dengan Pemerintah Italia. Pemerintah RI berutang pada negara itu saat proses rekonsiliasi Aceh dan Nias pasca-tsunami.

Nah, utang ini bakal dialihkan untuk proyek pelestarian kehutanan. Tapi, Mahendra mengaku tak ingat jumlahnya. "Negosiasi debt swap masih menunggu rekonsiliasi Aceh dan Nias selesai," kata dia.

Pemerintah memang tengah getol melakukan penukaran utang dengan proyek konservasi kehutanan. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia juga meneken debt for nature di sektor kehutanan senilai € 70 juta bersama Pemerintah Jerman. Utang sebesar itu kemudian dialihkan buat membangun Kawasan Taman Nasional Barisan Selatan dan Taman Nasional Leuser.

Tak mengurangi APBN

Usaha Pemerintah tak berhenti sampai di situ. Kemarin, Pemerintah juga meneken debt swap dengan Pemerintah Amerika Serikat senilai US$ 29,91 juta atau sekitar Rp 305,1 miliar (kurs Rp 10.200 per US$). Sebenarnya, utang pokok Pemerintah kepada Negeri Paman Sam ini cuma US$ 26,1 juta. Tapi, jumlahnya kemudian membengkak akibat akumulasi bunga selama delapan tahun.

Pemerintah kedua negara sepakat menukarkan utang tersebut dengan proyek konservasi hutan seluas tujuh juta hektare di Sumatra.

Menurut Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban, berdasarkan kesepakatan awal, pembayaran utang dari Pemerintah Indonesia akan ditransfer dalam rekening trust fund yang dikelola HSBC. Nah, dana ini nantinya akan dipakai buat mendanai konservasi tersebut hutan tersebut.

Kendati program debt swap untuk konservasi alam, Sekretaris Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Haryadi Himawan memastikan lembaganya tidak akan menghilangkan jatah konservasi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2009. Dephut bahkan akan menggabungkan dana dari debt swap dengan dana APBN.
Menurut Haryadi, Indonesia masih memiliki banyak potensi taman nasional yang bisa ditukar dengan program penghapusan utang.

Dephut mencatat, jumlah hutan nasional mencapai 23,8 juta hektare. Selain di Sumatra, taman nasional yang memerlukan dana konservasi juga tersebar di Kalimantan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto mengklaim, skema debt swap bisa menguntungkan Pemerintah Indonesia. Sebab, selain mendapatkan penghapusan utang, Indonesia juga bisa melakukan konservasi alam. "Kita terus membuka setiap negara yang ingin menawarkan program debt swap," terang Rahmat.

Pemerintah Restrukturisasi Utang Tiga BUMN di 2009 ((Tiga BUMN tersebut memiliki tungakan utang yang besar kepada sejumlah kreditur)

KONTAN, Nasional, 30 Juni 2009

JAKARTA. Setelah lama tenggelam, pembicaraan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali memanas. Tahun ini, Pemerintah akan merestrukturisasi lima BUMN sekaligus.

Ada banyak cara pemerintah untuk melakukan restrukturisasi, mulai restrukturisasi utang dan operasional, penjualan kepemilikan saham Pemerintah, hingga likuidasi. Tahun ini, Pemerintah memastikan akan melikuidasi PT Industri Sandang Nusantara dan PT Industri Gelas.

Khusus untuk PT Merpati Nusantara Airlines, PT PAL Indonesia, dan PT Djakarta Lloyd, Pemerintah memilih cara yang lebih halus yakni restrukturisasi utang dan operasional. "Itu langkah penyehatan BUMN. Restrukturisasi meliputi manajemen, organisasi, operasi, dan sistem prosedur," ujar Meneg BUMN, Sofyan Djalil, Senin (29/6).

Selama ini, utang memang menjadi beban berat buat ketiga BUMN itu. Merpati, misalnya, memiliki utang bejibun. Salah satu yang terbesar adalah utang mereka kepada Xian Aircraft Industry Company Ltd. sebesar 1,8 miliar Yuan atau Rp 3,2 triliun. Utang ini dipakai untuk pengadaan 18 pesawat terbang. "Sekarang sedang dalam proses penyelesaian," tegas Sofyan.

Maret lalu, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini pernah bilang bahwa Pemerintah bakal mengambil alih penyelesaian utang itu. Pengambilalihan ini mirip dengan mekanisme subsidiary loan agreement (SLA). Maksudnya, Departemen Keuangan menalangi utang kepada Xian dan Merpati membayar utang itu kepada Pemerintah.

Lebih banyak di 2010

Kondisi tak kalah genting juga menimpa PT PAL. Produsen kapal ini bahkan terlilit utang dengan kolektibilitas lima alias macet. Perusahaan yang berdiri dengan nama PT Penataran Angkatan Laut itu pun terancam bangkrut akibat menanggung kerugian operasional senilai US$ 400 juta atau sekitar Rp 4,4 triliun pada 2008. Celakanya, kerugian ini akan bertambah lagi US$ 40 juta selama dua tahun ke depan akibat proyek ambisius pembuatan 21 kapal dengan biaya tetap. Nah, untuk melakukan restrukturisasi utang PT PAL, Pemerintah telah menunjuk PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Djakarta Lloyd juga tak kalah parah. Perusahaan ini menanggung beban utang kepada 10 kreditur. Sayang, belum ada data yang pasti soal penyelesaian restrukturisasi utang perusahaan pelayaran tersebut.

Tampaknya, proses restrukturisasi BUMN tak berhenti tahun ini. Pemerintah akan melanjutkan penyehatan perusahaan negara tahun depan. Bahkan jumlahnya mencapai 10 BUMN. Dalam restrukturisasi 2010, Pemerintah akan menjual sahamnya di sejumlah BUMN. Beberapa BUMN yang akan masuk program restrukturisasi antara lain PT Semen Kupang, PT Perusahaan Produksi Film Negara, PT Balai Pustaka, PT Kawasan Industri, PT Kertas Kraft Aceh, dan PT Kertas Padalarang. "Sudah ada yang mau beli saham Kertas Kraft Aceh," ujar Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.

Fitri Nur Arifenie, Ewo Raswa

Tahun Ini, Pemerintah Melikuidasi Dua BUMN

Tahun Ini, Pemerintah Melikuidasi Dua BUMN

KONTAN, Hal 1, 30 Juni 2009

JAKARTA. Beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus-menerus merugi membuat Pemerintah geregetan. Maka, Kementerian BUMN akan melikuidasi dua perusahaan negara tahun ini.

Kedua BUMN yang menghadapi nasib pahit itu adalah PT Industri Sandang Nusantara dan PT Industri Gelas (Iglas). Pemerintah menilai kedua perusahaan itu tidak lagi mempunyai prospek. "Kajiannya akan selesai," kata Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, Senin (29/6).

Saat ini, Pemerintah menguasai 63,82% saham Iglas dan 100% saham di Industri Sandang. Tahun lalu, Iglas merugi Rp 81,3 miliar dan Industri Sandang sebesar Rp 71,9. Tak ayal, nilai aset mereka pun kian menyusut.

Likuidasi Iglas dan Industri Sandang merupakan bagian dari rencana restrukturisasi BUMN yang merugi. Pemerintah mencatat, hingga kini, terdapat 15 BUMN yang punya rapor keuangan merah. Dari 15 perusahaan itu, tahun ini Pemerintah mengurusi lima BUMN dulu. Sisanya menunggu giliran tahun depan.

Jika Iglas dan Industri Sandang harus berakhir pahit, Pemerintah masih berupaya menyehatkan tiga BUMN lain yakni PT Merpati Nusantara Airlines, PT PAL Indonesia, dan PT Djakarta Lloyd.

Untuk ketiganya, Pemerintah akan melakukan penyehatan dalam bentuk restrukturisasi utang. Pemerintah juga akan memperbaiki manajemen, organisasi, operasi, dan sistem prosedur.

Anggota Komisi VII Dewan perwakilan Rakyat (DPR) Abdullah Azwar Anas mendesak agar restrukturisasi BUMN segera berjalan. Maklum, rencana ini sudah tertunda bertahun-tahun. Padahal, proses restrukturisasi bisa membuat perusahaan lebih sehat. "Pemerintah juga harus punya prioritas," tandasnya.

Fitri Nur Arifenie, Ewo Raswa

NB: Berita keduaku yang mendapatkan perhatian tersendiri setelah sebelumnya berita soal sistem perdagangan mati mendapat omelan keras dari direksi Bursa Efek Indonesia. Lantaran berita ini, banyak karyawan yang melakukan aksi demo. Kemudian ada sanggahan bahwa kedua BUMN itu akan disuntik dana dan bukan dilikuidasi.

Pemerintah Membuka Lagi Peluang Swasta di Listrik (Pemerintah dan DPR ingin menghapuskan monopoli PLN pada bisnis listrik)

KONTAN, Nasional, 18 Juni 2009

JAKARTA. Pembahasan Undang-Undang Ketenagalistrikan mulai bergulir kembali. Uniknya, Pemerintah ternyata memasukkan kembali sejumlah klausul yang membuat Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan beleid tersebut empat tahun silam.

Kala itu, MK menilai UU Nomor 20/2002 tentang Ketenagalistrikan terlampau liberal karena membolehkan swasta menguasai pembangkit dan jaringan listrik. Akibat putusan ini, peraturan listrik kembali ke UU Nomor 15/1985 yang mewajibkan listrik dikelola terpusat oleh PLN.

Ada lima poin baru dalam dalam Rancangan UU (RUU) Listrik itu. Pertama, pembagian kewenangan Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah untuk membangun pembangkit dan menentukan tarif.

Lewat klausul ini, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebenarnya berniat menghapus monopoli PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sebab, pemda melalui badan usaha milik daerah (BUMD) dan investor swasta berpeluang membangun pembangkit dan jaringan listrik.

Cuma, mereka hanya boleh masuk di daerah terpencil yang belum terjangkau PLN. "Soal tarif bisa diatur pemda," kata Direktur Jenderal Listrik Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jacobus Purwono, Rabu (17/6).

Kedua, UU baru itu akan mengatur soal tarif listrik regional yang ditentukan berdasarkan kualitas pelayanan PLN. Jadi, PLN akan mengenakan tarif lebih mahal buat daerah yang jarang mati listrik. Menurut Jacobus, tarif regional bertujuan menekan subsidi listrik.

Ketiga, sistem keamanan dan keselamatan kerja. Beleid ini mengatur lebih rinci perlindungan sumberdaya kelistrikan. Keempat, pengaturan ganti rugi atas lahan penduduk yang dipakai buat infrastruktur PLN. Kelima, sanksi atas pencurian listrik.

Masih pro-kontra

Rencana Pemerintah ini mendapatkan reaksi beragam. Anggota Komisi V DPR Enggartiasto Lukito mendukung penghapusan monopoli PLN. Alasannya, perusahaan pelat merah ini terbukti gagal memenuhi pelayanan listrik.

Tapi, Anggota Komisi VII lainnya Sutan Batoeghana mengingatkan agar Pemerintah berhati-hati mengatur UU Listrik. Apalagi, jika aturan ini berlaku, Pemda dan swasta bisa bebas menentukan tarif.

Pengamat Energi Reformer Institute, Priagung Rahmanto juga mengingatkan Pemerintah untuk berhati-hati mengatur listrik yang termasuk bisnis strategis. Apalagi, MK pernah membatalkan klausul yang sama. "Masa diajukan kembali dengan memberi kelonggaran," kata dia.

Tujuan Pemerintah menghapus monopoli PLN untuk menekan subsidi pun tidak tepat. Sebab, selama ini PLN menghabiskan duit buat membeli listrik dari pembangkit swasta. Tak hanya itu, swasta juga akan sulit masuk ke daerah terpencil karena butuh biaya besar. "Seharusnya Pemerintah yang masuk ke daerah terpencil," tegasnya.

Priagung justru meminta Pemerintah membentuk BUMN lain di bidang kelistrikan agar PLN punya saingan yang sepadan. Jadi, PLN bisa memperbaiki kinerja. Belanda dan Perancis menerapkan kebijakan seperti ini.

Fitri Nur Arifenie

Gustavo Cisneros, Memantapkan Langkah Menjadi Raja Media (4-Selesai)

KONTAN, INTERNASIONAL, FENOMENA

RIKA THEO, FITRI NUR ARIFENIE

Setelah krisis usai, Gustavo Cisneros menghabiskan waktu dua tahun untuk menata kembali bisnisnya. Ia kembali menjual sebagian supermarket dan aset lainnya. Salah satu langkah kontroversial yang ia lakukan adalah menyetop kerjasama dengan Pepsi, kemudian menjalin kerjasama dengan Coca Cola. Cisneros juga makin menancapkan bisnis media di Amerika Latin. Tak hanya mengembangkan bisnis televisi, ia juga merambah bisnis radio dan internet.

DALAM dua tahun sejak krisis menerjang Meksiko di tahun 1994, Gustavo Cisneros menjual sebagian supermarket dan aset miliknya. Dia antara lain menjual Spalding dan Evenflo dan berhasil meraup dana US$ 1 miliar.

Ia juga menghentikan kerjasama perusahaan patungan produsen botol minumannya dengan Pepsi. Gustavo memperoleh US$ 300 juta dari penutupan ini. Hanya, langkah ini merusak hubungan baik perusahaannya, Cisneros Group, dengan Pepsi yang sudah berjalan selama 50 tahun. Pepsi bahkan sempat menuntut Gustavo dan Grup Cisneros. Pepsi menang dan Cisneros harus membayar Pepsi sebesar US$ 94 juta.

Toh, itu bukan akhir bagi Cisneros Group. Perusahaan ini malah bekerja sama dengan Coca Cola dan meraup untung dari sini. Tahun 1996, Cisneros kembali berjaya. Ia telah mengumpulkan bekal dana US$ 2 miliar dan ingin mengembangkan bisnis medianya di Amerika Latin.

Cisneros Grup mengakuisisi 20% saham Galaxy Latin America, perusahaan patungan yang memiliki jaringan televisi satelit DirectTV. DirectTV melayani 27 negara Amerika Latin dan mempunyai 450 juta pemirsa.

Dengan cara ini, Cisneros berhadapan dengan raja media Rupert Murdoch. Sebab, Murdoch bersama dengan pebisnis media Amerika Latin, mendirikan Sky Latin America Service.
Kemudian, pada akhir 1996, Cisneros Group bekerja sama dengan Playboy Enterprise. Mereka membuat dua jaringan televisi khusus dewasa untuk pemirsa Amerika Latin.
Grup Cisneros juga tetap aktif di industri minuman. Ia ikut bertempur dalam ketatnya persaingan bisnis bir di Amerika Latin.

Selain itu, pada 1997, perusahaan ini juga bekerjasama dengan perusahaan Amerika Serikat, Hicks, Muse, Tate & Furst. Mereka mendirikan Ibero-American Media Partner. Mereka mengakuisisi berbagai aset media di Amerika Latin, juga di Spanyol, Portugal, dan AS. Salah satu langkah besarnya adalah mendirikan Ibero-
American Radio Chile (IAMP), siaran radio terbesar di Chili.

Pada akhir 1998, Grup Cisneros menggandeng partner besar lainnya, yakni raksasa internet American Online (AOL). Ia menginvestasikan US$ 100 juta untuk membangun America Online Latin America. Gustavo rupanya melihat peluang bisnis besar di balik pertumbuhan pesat penggunaan internet di Amerika Latin.

AOL Amerika Latin merupakan jaringan internet terbesar milik Cisniros Group. AOL Amerika Latin telah terpilih sebagai perusahaan dengan pertumbuhan pasar paling cepat di kawasan itu. Data internasional menunjukkan, jumlah pengguna internet di Amerika Latin meningkat dari sekitar 15 juta pada tahun 2000, menjadi 75 juta pada tahun 2005 atau naik menjadi lima kali lipat.

Saat ini, Cisneros Group menguasai 39% saham AOL Latin America. AOL Latin America memiliki dua pesaing utama yaitu Universo Online dan Terra. Tapi kekuatan merek AOL sangat membantu menghadapi kompetitor, terutama di negara seperti Brazil dan Argentina. Tahun 2000, AOL Latin America pun melantai di bursa saham Nasdaq.

Dengan menguasai bisnis internet, televisi, dan radio, makin mantaplah posisi Gustavo dan Cisneros Group sebagai raja media di Amerika Latin. Gustavo akhirnya mulai melirik pasar lainnya. Ia memasarkan produk siarannya ke Amerika Serikat, Spanyol. Baru-baru ini, dia juga merambah China.

Pada 2005 silam, Gustavo pun mendapat penghargaan di bidang media dari MIPCOM sebagai "Personality of The Year". Koran New York Times juga menyebut Gustavo sebagai salah satu figur Amerika Latin yang paling berpengaruh di dunia. (Selesai)

Gustavo Cisneros, Masa Membangun Kerajaan Bisnis Media (3)

KONTAN, INVESTASI, FENOMENA

FITRI NUR ARIFENIE

Gustavo Cisneros berambisi menguasai pasar televisi Amerika Latin. Guna mewujudkan impiannya, ia gencar melakukan berbagai akuisisi. Bahkan, ia rela menjual sebagian bisnis supermarket dan perusahaannya yang lain sebagai penambah modal ekspansinya. Selain berbisnis, Cisneros juga berhubungan baik dengan Presiden Venezuela, Carlos Perez. Namun, hubungan ini menjadi bumerang ketika ekonomi Venezuela babak belur terkena hantaman krisis.

PADA era 1980-an, Gustavo mulai mengembangkan kembali bisnis media. Ia membentuk Rodven Group of Companies yang bergerak dalam bidang industri manufaktur video dan kaset.

Hasilnya, Rodven mulai memasuki pasar Amerika Serikat dan mengakuisisi 50% saham Top-Hits, salah satu produser musik berbahasa Spanyol pada tahun 1987. Berbarengan dengan ekspansi Rodven, siaran program-program televisi Venevision milik Gustavo juga menjangkau Amerika Serikat.

Di Venezuela, Gustavo juga membeli Cinemakit, sebuah perusahaan televisi dan film pada tahun 1985. Rangkaian akuisisinya terus bergulir. Tiga tahun kemudian, ia membeli produsen audiovisual Videomovil Color CA.

Selain menggeber bisnis media, Gustavo juga merambah bisnis fast food. Ia memperoleh hak eksklusif mengoperasikan Burger King dan Pizza Hut di seluruh Venezuela pada tahun 1980-an.

Namun memasuki tahun 1990-an, Cisneros lebih memperkuat lini bisnis medianya. Gustavo pun menjual sejumlah asetnya, misalnya supermarket, restoran makanan cepat saji, produsen produk bayi, alat-alat olahraga, dan es krim, agar bisa berkonsentrasi pada bisnis media.

Dari penjualan itu, ia memperoleh banyak dana untuk mengembangkan Venevision yang kemudian menjadi jaringan televisi ternama di Venezuela. Gustavo juga memiliki Venevision Internasional yang mendistribusikan program televisi di seluruh dunia. Salah satu produknya yang paling laris adalah telenovela. Dengan keberhasilan tersebut, Cisneros berambisi menguasai seluruh pasar televisi Amerika Latin.

Guna mewujudkan ambisinya, dia menggandeng seorang temannya, Emilio Azcarraga, salah seorang pemilik stasiun televisi Meksiko. Mereka berkongsi mendirikan perusahaan televisi Univision di Amerika Serikat pada tahun 1992. Gustavo menjadi pemegang saham terbesar Univision. Mereka bahu membahu membesarkan Univision di Amerika Serikat.

Univison merupakan jaringan televisi bagi kaum Hispanik di seluruh Amerika. Stasiun televisi tersebut menyiarkan aneka tayangan, dari sajian drama telenovela hingga siaran berita dari Venezuela dan Meksiko. Kini, Univision adalah jaringan televisi Amerika Latin terbesar di dunia.

Tak banyak ekspansi di luar bisnis selama era 1980-1990. Paling-paling, dia merambah bisnis properti di London Inggris. Gustavo membeli empat are lahan di Paternoster Square dan membangun kawasan bisnis.

Di luar urusan bisnis, Gustavo Cisneros dan adiknya, Ricardo Cisneros, menjalin hubungan akrab dengan para politisi dunia. Mereka sering menjamu Presiden Venezuela, Carlos Andres Perez.

Namun, situasi menjadi rumit ketika ekonomi Venezuela terpukul dan memicu krisis. Pada 1989, misalnya, para demonstran memprotes kebijakan pemerintah dan menjarah Cada Supermarket milik Gustavo. Ini terjadi karena demonstran menuduh Gustavo sebagai antek Perez. Tuduhan tersebut bukan tanpa dasar. Apalagi, ketika terjadi upaya kudeta pada 1992, Presiden Perez malah berlindung di studio televisi Venevision di Caracas.

Pada awal 1994, Banco Latino, bank terbesar kedua Venezuela kolaps. Sang adik, Ricardo Cisneros, kebetulan menjabat sebagai direktur bank itu. Ricardo pun dituduh terlibat skandal yang menyebabkan kejatuhan bank itu. Pukulan lainnya, Perez menjadi tahanan rumah selama dua tahun dengan tuduhan korupsi.

Di tengah hantaman berbagai skandal itu, Gustavo bertahan. Ia tetap menjalankan bisnis keluarganya dari Caracas. Agar bertahan, Gustavo memilih berfokus pada tiga sektor: ritel, media, dan minuman ringan. (Bersambung)